Agar UMKM Tak Kalah Saing, Yuk Intip Cara Mengurus Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)

ukm

Loveusaha Siapa yang tak menginginkan memiliki usaha. Salah satu jenis usaha yang cukup sukses dijalankan oleh beberapa orang adalah bisnis rumahan. Bisnis rumahan ini termasuk ke dalam kateogori Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Adanya UKM pada kenyataannya dapat menunjang perekonomian masyarakat. Produk dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebetulnya tidak kalah saing dengan hasil perusahaan besar.

Namun tak semua bisnis UKM dapat mendulang sukses. Bahkan beberapa pelaku UKM lainnya malah gulung tikar. Agar produk UKM tak kalah saing, ada beberapa hal yang seharusnya dilakukan untuk menunjang kelangsungan usaha.

Salah satu yang perlu dilakukan adalah dengan mengurus perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT). Apa manfaat yang di dapatkan dengan melakukan PIRT.

Baca juga : https://www.loveusaha.com/berita/dawet-jabung-bu-sumini-bertahan-hingga-tiga-generasi/

Manfaatnya tentu produk Anda sudah di akui legalitasnya. Selain itu sebagai bukti bahwa produk makanan dan minuman sesuai dengan standar produk pangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 mengenai Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya di singkat menjadi SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP.

SPP-IRT diterbitkan oleh bupati/wali kota melalui Dinas Kesehatan di Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk setiap daerah. Seperti yang sudah dimuat dari laman resmi Indonesia.go.id SPP-IRT diberikan kepada IRTP yang memenuhi syarat sebagai berikut.

  1. Memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan;
  2. Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan produksi IRTP memenuhi syarat dan;
  3. Label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengurusan Perizinan PIRT memerlukan beberapa persyaratan. Berikut ini beberapa hal yang
perlu Anda persiapkan :

  1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik usaha rumahan
  2. Pasfoto 3×4 pemilik usaha sebanyak 3 lembar
  3. Surat keterangan domisili usaha dari kantor camat
  4. Denah lokasi dan denah bangunan
  5. Surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi
  6. Surat permohonan izin produksi makanan atau minuman yang diproduksi Dinas Kesehatan setempat
  7. Data produk makanan atau minuman yang produksi
  8. Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi
  9. Label yang akan dipakai pada produk makanan atau minuman yang diproduksi
  10. Menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT. (nt)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*